Magelang tidak membuka cpns melalui pelamar umum

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang secara resmi telah menerima Daftar Penetapan Formasi CPNS dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia, dan diumumkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang untuk Tahun 2013 tidak mendapatkan alokasi formasi CPNS pelamar Umum, sehingga TIDAK MEMBUKA PENDAFTARAN DARI PELAMAR UMUM.
Proses Penerimaan CPNS Tahun 2013 di Pemkab Magelang untuk merampungkan Tenaga Honorer Kategori II yang daftar pesertanya telah diumumkan kepada khalayak melalui uji publik.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, kemudian agar masyarakat hati-hati dan waspada terhadap segala bentuk usaha penipuan calon CPNS baru. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya dalam setiap penerimaan CPNS dimungkinkan bermunculan calo-calo yang mengiming-imingi bisa memasukkan pelamar menjadi CPNS. Dimohon apabila ada informasi percaloan CPNS, untuk segera di laporkan ke BKD/Inspektorat.

CPNS yang udah bisa dibuka pengumumannya

Dari tadi coba cari-cari web yang udah buka info tentang cpns. inilah hasilnya:::

1. Kementrian sosial
2. bkd jogjakarta
3. LIPI
4. PPATK
5. Kemenkeu

Pengadaan PNS oleh BKN

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telahditetapkan, dengan memprioritaskan:

1. Pegawai pelimpahan/penarikan dari Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Pemerintah Daerah yang kelebihan pegawai.
2. Siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya.
3. Tenaga kesehatan yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap.
4. Tenaga lain yang sangat diperlukan.

Persyaratan

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setingi-tinginya 35 tahun
3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; Berkelakuan baik;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan
9. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Catatan: Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 tahun namun tidak boleh melebihi usia 40 tahun. pengangkatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif bagi yang telah mengabdi pada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 5 tahun terus-menerus sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2002.

Pengumuman
Setiap pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus diumumkan seluas-luasnya melalui media masa yang tersedia dan/atau bentuk lain yang mungkin digunakan agar diketahui oleh umum. Dengan pengumuman tersebut, di samping untuk memberikan kesempatan yang luas kepada Warga Negara Indonesia, juga lebih memungkinkan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mencari Calon Pegawai Negeri Sipil yang cakap dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengumuman penerimaan pegawai harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sebelum penerimaan lamaran.
Dalam pengumuman dicantumkan antara lain:

1. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong
2. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan
3. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar
4. Alamat dan tempat lamaran ditujukan
5. Batas waktu pengajuan surat lamaran
6. Waktu dan tempat seleksi; dan
7. Lain-lain yang dianggap perlu.

Pelamaran
Surat lamaran ditulis tangan sendiri. Surat lamaran ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan dengan melampirkan:

1. Fotokopi STTB/Ijazah yang disahkan pejabat yang berwenang.
2. Kartu tanda pencari kerja dari Departemen/ Dinas Tenaga Kerja setempat
3. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.

Penyaringan
Penyaringan pelamar dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pemeriksaan administratif dan ujian penyaringan Dalam pemeriksaan administratif, surat lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti apakah sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Pemeriksaan surat lamaran secara fungsional oleh pejabat yang diserahi tugas urusan kepegawaian. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat administratif dikembalikan dan disebutkan alasan pengembaliannya. Surat lamaran yang memenuhi Ujian penyaringan.

Ujian penyaringan dilaksanakan dengan test kompetensi serta test kepribadian (psikotest). Dalam usaha menjamin obyektivitas penyelenggaraan ujian penyaringan penerimaan pegawai, maka ujian dilaksanakan secara tertulis. Materi test kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, meliputi pengetahuan umum, Bahasa Indonesia, kebijaksanaan pemerintah, pengetahuan teknis, dan pengetahuan lainnya. Materi ujian disusun sedemikian rupa sehingga pelamar yang akan diterima benar-benar mempunyai kecakapan, keahlian, dan/atau keterampilan yang diperlukan.

Apabila dipandang perlu dapat diadakan ujian lisan berupa wawancara. Ujian lisan merupakan pelengkap dari ujian tertulis atau sebagai salah satu usaha untuk lebih mengetahui kecakapan pelamar syarat administratif disusun dan ditata secara tertib untuk memudahkan pemanggilan. Ujian keterampilan diadakan bagi pelamar untuk mengisi lowongan tertentu, misalnya untuk pelamar yang akan diangkat menjadi operator komputer atau pengemudi kendaraan bermotor.

Ujian kepribadian (psikotest) diadakan untuk mengisi jabatan tertentu untuk mengetahui kepribadian, minat, dan bakat pelamar.
Penyelenggaraan psikotest disesuaikan dengan kemampuan instansi masing-masing.

Pengumuman Pelamar Yang Diterima
Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pelamar yang diterima berdasarkan jumlah lowongan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan nomor peserta ujian yang diterima melalui media masa atau dalam bentuk lainnya.
Di samping pengumuman melalui media masa, kepada pelamar yang diterima disampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat. Dalam pengumuman dan surat pemberitahuan tersebut diberitahukan kapan, kepada pejabat mana, dan batas waktu untuk melapor. Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan tersebut. Apabila pelamar yang dipanggil sampai batas waktu yang ditentukan tidak melapor, maka dianggap mengundurkan diri.


Pelamar yang ditetapkan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, yaitu:

1. Foto copy ijazah/STTB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
2. Daftar riwayat hidup sesuai ketentuan yang belaku.
3. Pasfoto ukuran 3x4 cm sesuai kebutuhan.
4. Surat keterangan catatan kriminal/berkelakuan baik dari Polri.
5. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter.
6. Asli kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja.
7. Surat pernyataan tentang:
   
   • Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
   • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
   • Tidak berkedudukan sebagai Calon/ Pegawai Negeri;
   • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
   • Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik. catatan: Bagi yang sebelumnya telah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan.
8. Foto copy sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman bekerja.

Khusus bagi yang pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun, harus melampirkan surat keputusan pengangkatan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi pemerintah.

Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil menurut tata cara yang ditentukan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan NIP bagi yang memenuhi syarat, sebagai dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tahun anggaran yang berjalan, yaitu tahun anggaran penetapan formasi, pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberian NIP.

Dalam hal pemberian NIP pada bulan terakhir tahun anggaran yang berjalan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil berlaku mulai tanggal 1 bulan terakhir tahun anggaran yang bersangkutan, kecuali ada kebijakan lain dari Pemerintah Pusat.

Surat keputusan tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dengan surat ke alamatnya.
Selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya surat keputusan, Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus sudah melapor pada satuan unit organisasi.


Golongan Ruang
Golongan ruang sebagai dasar penggajian pertama ditetapkan berdasarkan ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) yang dimiliki dan digunakan pada saat melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut.
Golongan ruang gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002).

• I/a Sekolah Dasar/setingkat
• I/c Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/setingkat
• II/a Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Diploma I/setingkat
• II/b Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa/ Diploma II/setingkat
• II/c Sarjana Muda/Akademi/Diploma III
• III/a Sarjana/Diploma IV
• III/b Dokter/Apoteker/Magister/setara ~ III/c Doktor

Ijazah/STTB Yang Diperoleh Di Luar Negeri
Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan sekolah atau perguruan tinggi negeri di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Penghasilan
Hak atas gaji Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar 80 % dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang berlaku mulai yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor atau pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.
Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya, sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya.
Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat pengangkatannya telah memiliki pengalaman atau masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok adalah:

1. Masa kerja selama bertugas di instansi pemerintah dihitung penuh untuk penetapan gaji pokok.
2. Masa kerja sebagai pegawai tidak tetap (PTT).
3. Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan swasta yang berbadan hukum, yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan setengahnya sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok, dengan ketentuan sebanyak-banyak 8 (delapan) tahun.

Masa Percobaan
Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diwajibkan menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selama menjalani masa percobaan dinyatakan cakap diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak cakap maka diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi syarat berikut:

1. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik,
2. Telah memenuhi syarat kesehatan j asmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil,
3. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan diberikan pangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gaji pokok sesuai dengan golongan dan ruang penggajiannya.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun dan telah memenuhi syarat menurut ketentuan yang berlaku, tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dinyatakan tewas atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi disemua jabatan negeri, dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil
Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat apabila:

1. Mengajukan permohonan berhenti;
2. Tidak memenuhi syarat kesehatan;
3. Tidak lulus dari pendidikan dan pelatihan prajabatan;
4. idak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas;
5. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
6. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
7. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

Satu bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

1. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya.
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau
4. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat pemohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan



Bahan Bacaan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;
4. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
   Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

Instansi Pemerintah yang membuka Lowongan CPNS 2013

Inilah kementerian yang akan membuka lowongan CPNS dari jalur umum tahun  2013 :

No.	Kementerian/Lembaga
1	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
2	Kementerian Koordinator Bidang Kesra
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4	Kementerian Dalam Negeri
5	Kementerian Luar Negeri
6	Kementerian Pertahanan
7	Kementerian Hukum dan HAM
8	Kementerian Keuangan
9	Kementerian ESDM
10	Kementerian Perindustrian
11	Kementerian Perdagangan
12	Kementerian Pertanian
13	Kementerian Kehutanan
14	Kementerian Perhubungan
15	Kementerian Kelautan dan Perikanan
16	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Kementerian Kesehatan
18	Kementerian Pekerjaan Umum
19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20	Kementerian Sosial
21	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
22	Kementerian Lingkungan Hidup
23	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
25	Kementerian PANRB
26	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
27	Kementerian Perumahan Rakyat
28	Kementerian Pemuda dan Olahraga
29	Kementerian Sekretariat Negara
	Lembaga
30	Arsip Nasional RI (ANRI)
31	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
32	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
33	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
34	Badan Pusat Statistik (BPS)
35	Badan Inteljen Negara (BIN)
36	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
37	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
38	Badan Informasi Geospasial (BIG)
39	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
40	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
41	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
42	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
43	Badan Pertanahan Nasional (BPN)
44	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
45	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
46	Badan Nasionala Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
47	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
48	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
49	Badan SAR Nasional
50	Badan Narkotika Nasional (BNN)
51	Badan Standarisasi Nasional (BSN)
52	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
53	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
54	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT)
55	Kejaksaan Agung
56	Sekretariat Kabinet
57	Sekretariat Jenderal BPK
58	Sekretariat Jenderal DPR
59	Sekretariat Mahkamah Agung
60	Sekretariat Mahkamah Konstitusi
61	Sekretariat Komisi Yudisial
62	Sekretariat Komisi Nasional HAM
63	Sekretariat KPU
64	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
65	PPATK
	Pemerintah Daerah
1	Provinsi NAD
2	Kab. Gayo Lues
3	Kab. Aceh Barat Daya
4	Kab. Aceh Selatan
5	Kab. Aceh Singkil
6	Kab. Aceh Tamiang
7	Kab. Aceh Tenggara
8	Kab. Pidie Jaya
9	Provinsi Sumatera Utara
10	Kab. Batu Bara
11	Kab. Nias
12	Kab. Nias Barat
13	Kab. Nias Selatan
14	Kab. Nias Utara
15	Kab. Padang Lawas
16	Kab. Padang Lawas Utara
17	Kab. Deli Serdang
18	Kab. Labuhan Batu Utara
19	Kab. Tapanuli Tengah
20	Kab. Tapanuli Utara
21	Kab. Sibolga
22	Provinsi Sumatera Barat
23	Kab. Kepulauan Mentawai
24	Kab. Solok Selatan
25	Kab. Pasaman
26	Kota Padang Panjang
27	Kab. Indragiri Hilir
28	Kab. Kepulauan Meranti
29	Kab. Kuantan Singingi
30	Kab. Pelalawan
31	Kab. Rokan Hilir
32	Kab. Siak
33	Kota Pekanbaru
34	Kab. Batanghari
35	Kab. Kerinci
36	Kab. Sarolangun
37	Kab. Tebo
38	Kota Sungai Penuh
39	Kab. Bungo
40	Kab. Banyuasin
41	Kab. Muara Enim
42	Kab. Musi Banyuasin
43	Kab. Musi Rawas
44	Kab. Ogan Ilir
45	Kab. Ogan Komering Ilir
46	Kab. Ogan Komering Ulu
47	Kota Pagar Alam
48	Kota Prabumulih
49	Kab. Lahat
50	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
51	Kota Lubuk Linggau
52	Provinsi Bangka Belitung
53	Kab. Bangka Barat
54	Kab. Bangka Selatan
55	Kab. Bangka Tengah
56	Kab. Belitung
57	Kab. Belitung Timur
58	Kab. Bangka
59	Provinsi Bengkulu
60	Kab. Bengkulu Tengah
61	Kab. Kepahiang
62	Kab. Lebong
63	Kab. Rejang Lebong
64	Kab. Seluma
65	Provinsi Lampung
66	Kab. Mesuji
67	Kab. Pesisir Barat
68	Kab. Pesawaran
69	Kab. Tanggamus
70	Kab. Way Kanan
71	Kab. Metro
72	Kab. Kep. Anambas
73	Kab. Lingga
74	Kab. Natuna
75	Provinsi DKI Jakarta
76	Kab. Bogor
77	Kota Bandung
78	Kota Depok
79	Kota Bogor
80	Kota Tangerang Selatan
81	Kota Serang
82	Kota Cilegon
83	Kab. Cilacap
84	Kab. Kedal
85	Kab. Kudus
86	Kab. Purblingga
87	Kab. Semarang
88	Kab. Wonosobo
89	Kota Magelang
90	Kota Pekalongan
91	Kota Salatiga
92	Kota Semarang
93	Kota Surakarta
94	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
95	Kab. Jember
96	Kab. Sidoarjo
97	Kota Mojokerto
98	Kota Mojokerto
99	Kota Surabaya
100	Kab. Mojokerto
101	Kab. Pamekasan
102	Kab. Tuban
103	Kota Blitar
104	Kota Diri
105	Kota Malang
106	Kota Probolinggo
107	Provinsi Kalimantan Tengah
108	Kab. Barito
109	Kab. Katingan
110	Kab. Lamandau
111	Kab. Pulang Pisau
112	Kab. Barito Timur
113	Kab. Kotawaringin Timur
114	Provinsi Kalimantan Barat
115	Kab. Kapuas Hulu
116	Kab. Kayong Utara
117	Kab. Ketapang
118	Kab. Kubu Raya
119	Kab. Landak
120	Kab. Melawai
121	Kab. Sanggau
122	Kab. Sekadau
123	Kab. Sintang
124	Kab. Pontianak
125	Kab. Sambas
126	Kota Pontianak
127	Kota Singkawang
128	Provinsi Kalimantan Selatan
129	Kab. Balangan
130	Kab. Kota Baru
131	Kab. Tabalong
132	Kab. Tanah Bumbu
133	Kab. Tapin
134	Kab. Banjar
135	Kab. Barito Kuala
136	Kab. Hulu Sungai Tengah
137	Kab. Hulu Sungai Utara
138	Kota Banjar Baru
139	Kota Banjarmasin
140	Kab. Bulungan
141	Kab. Kutai Barat
142	Kab. Kutai Timur
143	Kab. Malinau
144	Kab. Nunukan
145	Kab. Paser
146	Kab. Penajam Paser Utara
147	Kab. Tana Tidung
148	Kota Bontang
149	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
150	Kab. Bolaang Mongondow Timur
151	Kab. Bolaang Mongondow Utara
152	Kab. Kepulauan Siau Togulandang Biaro
153	Kab. Minahasa Tenggara
154	Kab. Bolaang Mangondow
155	Kota Tomohon
156	Kab. Gorontalo Utara
157	Kab. Pohuwato
158	Provinsi Sulawesi Selatan
159	Kab. Luwu Timur
160	Kab. Bantaeng
161	Kab. Enrekang
162	Kab. Pinrang
163	Kab. Toraja Utara
164	Kota Pare Pare
165	Provinsi Sulawesi Tengah
166	Kab. Tojo Una-Una
167	Kab. Bombana
168	Kab. Buton Utara
169	Kab. Kolaka Utara
170	Kab. Konawe Utara
171	Kab. Wakatobi
172	Provinsi Sulawesi Barat
173	Kab. Jembrana
174	Kab. Karangasem
175	Kota Denpasar
176	Provinsi Nusa Tenggara Barat
177	Kab. Lombok Utara
178	Kab. Sumbawa Barat
179	Provinsi Nusa Tenggara Timur
180	Kab. Mangarai Barat
181	Kab. Manggarai Timur
182	Kab. Sabu Raijua
183	Kab. Sumba Barat
184	Kab. Sumba Barat Daya
185	Kab. Sumba Tengah
186	Kab. Ende
187	Kab. Flores Timur
188	Kab. Manggarai
189	Kab. Nagekeo
190	Kab. Rote Ndao
191	Kab. Sikka
192	Kab. Timor Tengah Utara
193	Provinsi Maluku
194	Kab. Buru Selatan
195	Kab. Maluku Barat Daya
196	Kab. Maluku Tenggara
197	Kota Tual
198	Kab. Maluku Tenggara Barat
199	Kab. Seram Bagian Barat
200	Provinsi Maluku Utara
201	Kab. Halmahera Tengah
202	Kab. Halmahera Timur
203	Kab. Pulau Morotai
204	Kab. Halmahera Barat
205	Kota Ternate
206	Kota Tidore Kepulauan
207	Kab. Asmat
208	Kab. Deiyai
209	Kab. Dogiyai
210	Kab. Intan Jaya
211	Kab. Jayawijaya
212	Kab. Keerom
213	Kab. Lanny Jaya
214	Kab. Memberamo Raya
215	Kab. Mappi
216	Kab. Paniai
217	Kab. Puncak
218	Kab. Puncak Jaya
219	Kab. Tolikara
220	Kab. Yalimo
221	Kab. Biak Numfor
222	Kab. Kepulauan Yapen
223	Provinsi Papua Barat
224	Kab. Fak Fak
225	Kab. Maybrat
226	Kab. Raja Ampat

Sumber: http://www.menpan.go.id